Halaman 3 Modul Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Daftar Isi. Daftar Isi Halaman 3. BAGIAN I PENHGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 . Halaman 5. Pendahuluan A Halaman 5. B. Struktur Perpres 16 Tahun 2018 Halaman 5. trik Perubahan C. Ma Halaman 6Jenis Pengadaan Bang / Jasa Pemerintah D Halaman 11 elaku Pengadaan Barang / …
Setelah mencoba mencermati dengan sederhana mengenai peran PPHP di era Perpres 16/2018, menurut saya lebih baik PPHP di hapuskan/dihilangkan saja karena memang bila dilihat dari peran dan tugasnya tidak efisien dan itu dilakukan hanya sebagai pilihan saja selain itu terkesan terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan pejabat yang lain Tentang PjPHP dan PPHP Menurut Perpres 16/2018 ~ The Dirav's Sep 23, 2018 · Salah satu landasan hukum Perpres 16/2018 adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga hadirnya PjPHP/PPHP menurut penulis adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. PERAN PPHP BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018 May 06, 2019 · PERAN PPHP BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018 mengacu pada Perpres 16/2018 pasal 15 : (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00
4r Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang. Pengadaan Barang/Jasa (seratus juta rupiah). 2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil. Bimtek Penguatan Kompetensi PBJ bagi PPHP, PA, KPA, PPTK, kelompok Kerja 16 TAHUN 2018, PENGGANTI PERPRES NO 54 TAHUN 2010 DAN tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. Bimtek Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa – Dalam rangka peningkatan dan Penguatan Komptensi dan tanggungjawab terkait Tugas 31 Des 2018 PPK, PP, PjPHP/PPHP, Tim Teknis. Tim Juri/ Tugas Pokja Pemilihan 16/ 2018. Pengecualian (Pasal 61). Badan Layanan Umum. (BLU)*. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pimpinan APIP menerbitkan Surat Tugas terhadap tim reviu yang telah PPHP. Meyakini bahwa struktur organisasi pengadaan telah sesuai dengan ketentuan.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG … NO. 16 TAHUN 2018 2010 2018 PERATURAN PRESIDEN NO. 35 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa PERPRES NO16/2018 PENELITIAN 16 1. Individu/kumpulan individu 2. Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah 3. Perguruan Tinggi Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK – catatan rubianto Aug 07, 2018 · Dari sedikit gambaran di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja seorang PPK sangatlah berat dan komplek. Apalagi saat ini dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana tugas PjPHP dan PPHP hanyalah bersifat administrasi saja. Hal ini tertuang dari definisi PjPHP dan PPHP yang tertuang di dalam pasal 1 angka 14 dan 15 yang menyebutkan PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Tugas Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 ~ Baca ... Apr 11, 2018 · Tugas Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam Perpes 16 Tahun 2018; Jaminan Pelaksanaan dalam Perpres 16 Tahun 2018; Penunjukan Langsung dalam Perpres 16 tahun 2018; Uang Muka dan Jaminan Uang Muka dalam Perpres 16 tahun 2018; Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU No 9 tahun 1998 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ... Jul 26, 2019 · Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No ... Nov 13, 2016 · Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembahasan tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasar Perpres No. 16 Tahun 2018. Tugas Pokok dan Wewenang PPK (Perpres 16/2018, Pasal 11) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) - Pengadaan ...
Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres No. 16 Tahun 2018 ini dikenal dengan 4 tipe swakelola. Berikut info grafis uraiannya. Ket: Swakelola Tipe 1 Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan.
Setelah mencoba mencermati dengan sederhana mengenai peran PPHP di era Perpres 16/2018, menurut saya lebih baik PPHP di hapuskan/dihilangkan saja karena memang bila dilihat dari peran dan tugasnya tidak efisien dan itu dilakukan hanya sebagai pilihan saja selain itu terkesan terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan pejabat yang lain
